Jambiku.com, JAMBI – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan sejumlah elemen masyarakat, diklaim sebagai ruang membangun sinergi, justru berujung pada kritik terbuka. Al hasil polemik yang terjadi di lapangan bertambah pelik akibat lambat nya penanganan di lapangan, pertemuan itu dinilai hanya menjadi seremoni tanpa dampak nyata di lapangan.
Sorotan tajam dilontarkan Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Peduli Lalu Lintas Batu Bara (MPLLBB) Ketua MPLLBB Susana Wati, menilai banyak persoalan krusial yang dibiarkan berlarut-larut, terutama yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil di sektor angkutan batu bara.
Beberapa peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu sempat mengundang kembali keresahan masyarakat, di samping kemacetan rusaknya unit angkutan bahkan korban lakalantas yang terjadi akibat unit angkutan yang tidak mendukung.
Ketimpangan realitas di lapangan bertolak belakang dengan narasi formal yang kerap disampaikan dalam forum-forum resmi. “Diskusi meja beberapa hari lalu, tapi kondisi di jalan tetap acakadut dan tidak patuh aturan. Ini tentu yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab,oleh pihak terkait” tegas Susan.
Ia mengungkapkan, salah satu persoalan mendasar adalah tidak berjalannya sistem pengawasan baik dari perhubungan maupun APH yang dilapangan, masyarakat yang selama ini justru aktif membantu pengaturan lalu lintas di lapangan justru di anggap penghalang termasuk MPLLBB. Padahal, kontribusi masyarakat sipil sangat signifikan dalam menjaga kelancaran aktivitas hauling.
“Kami hadir bukan untuk mengganggu, tapi membantu. Namun faktanya, kami seperti tidak diakui,” ujarnya.
Lebih jauh, Susan mengomentari lemahnya perlindungan terhadap para pengawasan di sektor ini. Ia menilai kelompok masyarakat kecil justru berada pada posisi paling rentan, tanpa jaminan keamanan maupun kepastian hukum saat menjalankan aktivitasnya.
“ Yang kecil terus ditekan, sementara yang punya kuasa cenderung aman,” katanya.
Isu transparansi perusahaan angkutan batu bara juga tak luput dari kritik. minimnya keterbukaan memperbesar potensi konflik di lapangan dan memperkeruh hubungan antara masyarakat dan pelaku usaha.
tudingan paling serius yang disampaikan adalah dugaan praktik pungutan liar oleh oknum aparat di lapangan. Susan menyebut praktik tersebut masih terjadi dan membebani masyarakat yang bekerja di sektor transportasi batu bara.
“Pungutan oleh oknum berseragam ini bukan isu baru. Tapi sampai sekarang belum ada penindakan yang tegas. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan publik akan terus runtuh,” tegasnya.
MPLLBB sendiri menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman, khususnya pada jalur hauling batu bara yang selama ini rawan konflik dan kecelakaan.
Organisasi ini mengklaim berperan sebagai penghubung antara masyarakat, perusahaan transportir, dan pemangku kebijakan. Namun tanpa dukungan dan pengakuan resmi, peran tersebut dinilai tidak akan optimal.
Pernyataan keras MPLLBB ini menjadi sinyal bahwa persoalan lalu lintas angkutan batu bara di Jambi belum tersentuh pembenahan mendasar. Forum-forum formal seperti coffee morning, jika tidak diikuti langkah konkret, berisiko hanya menjadi panggung retorika—sementara persoalan di jalan terus berulang dan masyarakat tetap menanggung beban. (Eros)
