Jambiku.com ||30/01/26||– Polemik penolakan masyarakat terhadap keberadaan PT SAS kian meruncing. Hingga pertemuan yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (kemarin), belum menghasilkan keputusan tegas yang berpihak pada aspirasi warga. Kondisi ini memicu kritik dari berbagai kalangan yang menilai pemerintah daerah belum menunjukkan ketegasan dalam melindungi kepentingan masyarakat.
Ketidakpastian tersebut dinilai memperpanjang keresahan warga di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sejumlah pihak menyoroti lemahnya langkah konkret pemerintah dalam menyelesaikan konflik, terutama terkait kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan perlindungan hak hidup masyarakat.
mantan anggota dprd kota Jambi periode 2014-2019, Sony Zainul H, SH, secara tegas menyatakan bahwa keberadaan PT SAS bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, kawasan yang dipersoalkan secara jelas diperuntukkan bagi sektor pertanian, bukan untuk aktivitas industri yang berpotensi merusak lingkungan dan ruang hidup warga.
- “Perdanya sudah sangat jelas. Lahan tersebut diperuntukkan untuk pertanian. Tidak ada alasan untuk mempertahankan izin PT SAS. Pemerintah harus segera mencabut izin tersebut dan tidak berpikir sesaat, karena dampaknya akan dirasakan jangka panjang oleh masyarakat sekitar,” tegas Sony.
Ia menekankan bahwa investasi memang memiliki peran penting dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi. Namun, kata dia, investasi tidak boleh mengorbankan hajat hidup orang banyak, terlebih menyangkut keberlangsungan lingkungan dan masa depan generasi penerus.
- “Kesetaraan hak hidup masyarakat telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara wajib hadir melindungi warga, bukan justru membiarkan mereka berhadapan dengan ancaman kehilangan ruang hidup,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sony mendesak DPRD Kota Jambi untuk bersikap tegas dan satu suara dalam mendukung masyarakat yang menolak keberadaan PT SAS. Ia menilai dukungan politik dan kebijakan dari lembaga legislatif menjadi kunci agar aspirasi warga tidak terus diabaikan.
- “Sudah saatnya DPRD Kota Jambi berdiri bersama masyarakat. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan,” pungkasnya.
(Eros)
