Jambiku.com, JAMBI – Aksi unjuk rasa yang digelar Masyarakat Peduli Lalu Lintas Batubara (MPLLBB) di Mapolda Jambi, Senin (27/04/2026), berakhir dengan hearing bersama Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono, S.I.K., M.Si. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan kepolisian terkait persoalan angkutan batubara yang hingga kini masih menjadi polemik serius di tengah masyarakat.
Dalam hearing tersebut, Dirlantas menegaskan bahwa pihaknya menerima dan menampung seluruh aspirasi masyarakat, khususnya terkait dampak lalu lintas angkutan batubara yang dinilai semakin meresahkan.
Menurut Kombes Pol Adi Benny Cahyono, keterlambatan pembangunan jalan khusus batubara menjadi salah satu akar utama persoalan yang saat ini terjadi di Provinsi Jambi.
“Fenomena yang kita hadapi sekarang memang dipengaruhi oleh lambatnya pembangunan jalan khusus batubara. Dampaknya sangat besar. Pertama, percepatan kerusakan jalan umum. Kedua, kondisi jalan di Jambi yang relatif sempit dan berbatasan langsung dengan permukiman warga, sehingga kerugiannya langsung dirasakan masyarakat. Ketiga, masih rendahnya kedisiplinan para sopir angkutan batubara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kemacetan panjang, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan di sejumlah titik jalur lintasan batubara.
Karena itu, Dirlantas meminta perusahaan tambang untuk lebih serius mengawasi armada operasional mereka, baik dari sisi kelayakan kendaraan maupun kedisiplinan pengemudi.
“Saya menghimbau kepada perusahaan agar lebih ketat mengawasi armadanya. Saya bicara armada itu berarti sopir dan kendaraannya. Penyebab kecelakaan itu umumnya dua, sopir yang tidak tertib dan kendaraan yang tidak layak jalan. Ini menjadi tanggung jawab perusahaan,” tegasnya.
Polda Jambi, lanjutnya, juga telah melakukan langkah penegakan hukum dengan menyurati sejumlah perusahaan yang armada maupun pengemudinya terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ia juga mengapresiasi peran aktif MPLLBB dan masyarakat yang selama ini turut membantu mengawasi persoalan lalu lintas batubara di lapangan. Menurutnya, kolaborasi antara aparat dan masyarakat sangat dibutuhkan agar pengawasan berjalan maksimal.
“Kami berterima kasih kepada teman-teman pemerhati lalu lintas batubara. Kami ingin kolaborasi ini terus berjalan. Silakan kami ditegur, diingatkan, agar kami bisa lebih fokus bersama stakeholder lain dalam menangani persoalan batubara ini,” katanya.
Dirlantas juga menegaskan dukungannya terhadap percepatan pembangunan jalan khusus batubara yang menjadi solusi jangka panjang atas persoalan tersebut. Ia menilai perjuangan masyarakat yang dilakukan MPLLBB murni untuk kepentingan publik dan bukan kepentingan politik tertentu.
“Dari awal saya sudah sampaikan, saya akan support gerakan ini selama memang murni untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada politik uang, tidak ada kepentingan lain selain kepentingan rakyat. Saya mendukung penuh,” ungkapnya.
Di akhir pertemuan, Kombes Pol Adi Benny turut menyoroti persoalan pelanggaran jalur terlarang dan jam operasional angkutan batubara yang masih sering terjadi. Hal ini, menurutnya, menjadi perhatian serius jajaran Ditlantas Polda Jambi.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap jalur larangan akan diperketat melalui koordinasi dengan kasat lantas dan jajaran polsek terdekat agar aturan yang telah ditetapkan benar-benar ditegakkan.
“Terkait jalur terlarang dan pelanggaran jam operasional, itu menjadi fokus kami. Saya minta aturan yang ada ditegakkan kembali. Namun saya juga harus jujur, mungkin ada anggota yang lalai atau bahkan sengaja membiarkan pelanggaran terjadi. Itu menjadi perhatian serius kami dan akan kami evaluasi,” tegasnya.
Dirlantas menutup pertemuan dengan memastikan bahwa pihak kepolisian siap bergerak bersama BPTD, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder untuk mencari solusi konkret demi terciptanya ketertiban lalu lintas dan keselamatan masyarakat Jambi.
“Kami mendukung penuh. Ketika semua pihak bergerak bersama, termasuk masyarakat yang peduli, maka penanganan persoalan batubara ini akan jauh lebih efektif,” pungkasnya. (Eros)
