Jambiku.com, JAMBI – Pelantikan Dr. Sudirman, SH, MH sebagai Komisaris Utama Bank Jambi periode 2026 – 2030 mendapatkan respons positif dari publik dan pelaku pasar. Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi Bank Jambi untuk memperkuat fundamental bisnis, meningkatkan daya saing, serta memperluas inklusi keuangan di Provinsi Jambi secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Pengamat perbankan Laila Farhat, SE, MM menilai kehadiran Sudirman menjadi katalis dalam memperkuat governance structure serta meningkatkan trust level terhadap kinerja Bank Jambi ke depan. Menurut Laila (27/4), pasar melihat figur Sudirman sebagai sosok yang memiliki kapabilitas dalam memperkuat fungsi oversight dan memastikan implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) berjalan secara konsisten.
“Respons positif publik mencerminkan ekspektasi terhadap penguatan fungsi pengawasan, terutama dalam menjaga kualitas aset produktif, memperkuat manajemen risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK,” ujarnya.
Ia menambahkan, posisi Komisaris Utama memiliki peran strategis dalam mengawal arah kebijakan korporasi agar tetap berada dalam koridor prudential banking. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kinerja intermediasi, efisiensi operasional, serta optimalisasi struktur permodalan guna menjaga rasio-rasio keuangan tetap sehat.
“Dari perspektif industri, ini akan berdampak pada peningkatan market confidence. Apalagi Bank Jambi memiliki peran penting dalam penyaluran kredit produktif, termasuk sektor UMKM dan program KUR yang menjadi backbone ekonomi daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Laila menilai latar belakang Sudirman di bidang hukum dan birokrasi menjadi nilai tambah dalam memperkuat compliance culture dan mitigasi risiko hukum (legal risk) yang kerap menjadi perhatian dalam operasional perbankan daerah.
“Dengan governance yang kuat, risk management yang terukur, serta strategi bisnis yang adaptif terhadap digitalisasi, Bank Jambi berpotensi meningkatkan kinerja keuangan secara berkelanjutan, baik dari sisi pertumbuhan kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), maupun kualitas laba,” tutupnya. (*)
