Jambiku.com, JAMBI – Ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai menjadi perhatian serius di Kota Jambi. Di tengah kondisi tersebut, kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan merespons keadaan darurat dinilai harus benar-benar teruji di lapangan.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., menegaskan hal itu saat menghadiri Apel Kesiapsiagaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026 di Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Kamis (27/8/2026).
Menurut Kemas, apel kesiapsiagaan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Seluruh personel, armada, peralatan dan sistem koordinasi yang disiapkan harus mampu bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan bantuan.
“Kita mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi bersama seluruh jajaran dalam mempersiapkan mitigasi. Namun, kesiapsiagaan jangan hanya terlihat saat apel. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah hadir ketika masyarakat benar-benar membutuhkan,” ujar Kemas.
Ia secara khusus meminta distribusi air bersih menjadi salah satu prioritas utama selama status siaga darurat kekeringan berlangsung. BPBD bersama perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait diminta memastikan armada pengangkut air dalam kondisi siap digunakan setiap saat.
“Kita harus memastikan armada dan distribusi air bersih bisa bergerak cepat, terutama ke wilayah yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air,” tegasnya.
Pemerintah Kota Jambi saat ini menyiagakan 21 unit mobil tangki, terdiri dari 15 unit milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, empat unit milik Perumdam Tirta Mayang, serta dua unit dukungan TNI.
Hingga Kamis (27/8), sekitar 602.000 liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum dan sosial, sekolah, rumah ibadah hingga fasilitas pelayanan kesehatan.
Kemas menilai pola penanganan harus dilakukan secara proaktif. Pemerintah tidak seharusnya menunggu kondisi masyarakat memburuk terlebih dahulu sebelum menyalurkan bantuan.
Untuk mempercepat respons, masyarakat dapat memanfaatkan Call Centre Bahagia 112 sebagai saluran pengaduan maupun permintaan bantuan, termasuk kebutuhan air bersih. Layanan tersebut bebas pulsa dan beroperasi selama 24 jam. Setiap laporan akan diproses BPBD dan dikoordinasikan dengan Perumdam Tirta Mayang.
Sementara untuk kebutuhan layanan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi 110.
“Dalam kondisi darurat, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar janji, tetapi respons yang cepat dan bantuan yang benar-benar sampai,” kata Kemas.
Karhutla dan Ancaman Kesehatan
Kekeringan juga membawa persoalan lain yang tak kalah serius, yakni meningkatnya potensi karhutla. Kondisi lahan yang kering dapat membuat api lebih mudah muncul dan menyebar.
Jika tidak dikendalikan, asap kebakaran berpotensi kembali menurunkan kualitas udara serta mengganggu kesehatan warga.
Kekhawatiran tersebut semakin relevan setelah kualitas udara Kota Jambi sebelumnya sempat terdampak kabut asap.
Pemerintah juga terus memantau perkembangan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Pada pemantauan pekan ke-33 tahun 2026, tercatat 1.681 kasus ISPA di Kota Jambi.
Angka itu memang mengalami penurunan dibandingkan pekan sebelumnya, namun kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan.
Kemas menilai pencegahan karhutla harus dilakukan sebelum api muncul. Pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel dan armada pemadam, hingga koordinasi lintas sektor harus berjalan secara bersamaan.
“Jangan menunggu api membesar dan asap masuk ke permukiman. Pencegahan harus dilakukan sejak sekarang,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat menjadi bagian dari sistem deteksi dini dengan segera melaporkan apabila menemukan titik api ataupun aktivitas pembakaran yang berpotensi memicu kebakaran.
Menurutnya, penanganan kekeringan dan karhutla bukan pekerjaan satu instansi. Pemerintah daerah, BPBD, Damkar, Perumdam Tirta Mayang, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dunia usaha dan masyarakat harus berada dalam satu koordinasi.
“Sinergi Forkopimda, BPBD, Damkar, Perumda Tirta Mayang dan seluruh stakeholder menjadi kunci agar masyarakat Kota Jambi tetap aman, sehat dan terlindungi,” tegas Kemas.
Selain kesiapan armada dan personel, perlindungan kelompok rentan juga harus menjadi perhatian. Ketika pasokan air berkurang, kebutuhan dasar masyarakat harus tetap terpenuhi. Sementara ketika kualitas udara memburuk, langkah perlindungan kesehatan harus segera diperkuat.
Kemas mengimbau masyarakat ikut menjaga kondisi lingkungan dengan menghemat penggunaan air, tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan, serta tidak membuang puntung rokok di tempat yang berpotensi memicu kebakaran.
Ia juga meminta setiap kondisi darurat segera dilaporkan melalui saluran resmi agar dapat ditindaklanjuti secepat mungkin.
“Kita siaga, kita bergerak cepat, kita hadir untuk masyarakat,” pungkasnya.
Bagi DPRD Kota Jambi, keberhasilan kesiapsiagaan bukan diukur dari banyaknya personel dan armada yang berbaris dalam apel. Ukuran sebenarnya adalah seberapa cepat seluruh perangkat tersebut mampu bergerak memberikan perlindungan dan pelayanan ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.(*)
