Jambiku.com, MAGELANG – Dalam atmosfer penuh kedisiplinan dan semangat nasionalisme di Akademi Militer Magelang, suara aspirasi dari daerah kembali mencuat ke permukaan. Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memanfaatkan forum strategis dalam kegiatan retreat Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) untuk mengangkat isu penting terkait penguatan sistem pendidikan nasional.
Agenda yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini berlangsung pada 15–19 April 2026. Forum tersebut mempertemukan para Ketua DPRD dari seluruh Indonesia dalam ruang diskusi yang tidak hanya reflektif, tetapi juga berorientasi pada penguatan kapasitas kepemimpinan daerah.
Dalam sesi pemaparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Kemas Faried menyampaikan usulan konkret agar kegiatan Pramuka dapat dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian dalam jalur prestasi pada sistem penerimaan peserta didik baru.
Ia menilai, kebijakan yang menempatkan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib merupakan peluang yang perlu dioptimalkan, terlebih menjelang periode penerimaan siswa baru.
“Penjelasan Menteri tadi menjadi peluang besar bagi kami di daerah. Sebagai Ketua Kwarcab Kota Jambi, kami melihat Pramuka bisa berperan lebih strategis dalam mendukung jalur prestasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat merumuskan petunjuk teknis yang lebih spesifik, sehingga kegiatan Pramuka tidak hanya bersifat pelengkap, melainkan menjadi bagian penting dalam sistem seleksi berbasis prestasi.
“Kami berharap ada penguatan dalam juknis, sehingga Pramuka dapat menjadi salah satu jalur yang memudahkan siswa masuk sekolah melalui prestasi. Penilaian bisa didasarkan pada tingkat keaktifan maupun capaian yang diraih dalam kegiatan tersebut,” tegasnya.
Menurut Kemas Faried, selama ini peran Pramuka dalam dunia pendidikan belum mendapatkan porsi yang maksimal. Pembahasan kerap berhenti pada kegiatan seremonial seperti Jambore Nasional, tanpa diikuti kebijakan konkret yang memberikan dampak langsung terhadap masa depan peserta didik.
Ia meyakini, jika didukung regulasi yang kuat, Pramuka dapat menjadi solusi dalam menjawab berbagai persoalan klasik dalam proses penerimaan siswa di berbagai daerah.
“Selama ini kita lebih banyak berbicara soal kegiatan seremonial. Padahal, jika diperkuat secara kebijakan, Pramuka bisa menjadi instrumen penting dalam sistem pendidikan, tidak hanya di Jambi tetapi juga secara nasional,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa secara prinsip, aktivitas Pramuka telah masuk dalam kategori jalur prestasi non-akademik pada sistem penerimaan murid baru. Selain Pramuka, jalur ini juga mencakup bidang olahraga, seni, serta kepemimpinan melalui organisasi seperti OSIS.
“Keaktifan dalam Pramuka memang menjadi salah satu indikator dalam jalur non-akademik. Secara kebijakan sudah tersedia, namun implementasinya di daerah masih perlu dioptimalkan,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi dorongan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan yang ada dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam forum berskala nasional tersebut, gagasan yang disampaikan perwakilan dari Kota Jambi tidak hanya menjadi usulan semata, tetapi juga mencerminkan harapan banyak daerah terhadap sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan mampu mengakomodasi beragam potensi generasi muda. Sebuah langkah dari Magelang yang berpeluang membawa dampak luas bagi arah pendidikan Indonesia ke depan.(*)
