Jambiku.com, JAMBI – DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penutupan sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) serta pelaksanaan program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), Selasa (9/6/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Kota Jambi itu menghadirkan perwakilan Gerakan Masyarakat Menggugat (GERAM) Jambi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta sejumlah pihak terkait.
Dalam forum tersebut, GERAM Jambi meminta Pemerintah Kota Jambi mengambil tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sampah melalui program OPBM tanpa membebankan biaya kepada masyarakat.
Perwakilan GERAM menilai, keberhasilan program pengelolaan sampah seharusnya diukur dari kebersihan lingkungan, bukan dari pungutan kepada warga.
“Bisakah program ini berjalan tanpa meminta uang kepada masyarakat? Ketika TPS ditutup, yang ingin kami lihat adalah parit dan sungai bersih dari sampah,” tegas perwakilan GERAM dalam rapat tersebut.
Menanggapi berbagai persoalan yang muncul, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, menekankan pentingnya transparansi dari Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan armada pengangkut sampah.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pelayanan persampahan berjalan optimal dan terbuka kepada publik.
“Kami meminta DLH bekerja secara transparan. Apa yang disampaikan dalam rapat ini menunjukkan masih banyak persoalan yang harus dijelaskan, terutama terkait operasional armada pengangkut sampah,” ujar Umar Faruk.
Ia menyoroti data yang terungkap dalam rapat, di mana dari puluhan armada yang dimiliki, hanya sebagian kecil yang beroperasi secara maksimal.
“Tadi terungkap ada 41 unit armada, namun yang beroperasi hanya sebagian. Bahkan yang dinyatakan layak jalan hanya sekitar 18 unit. Ini menjadi pertanyaan besar, ada persoalan apa sebenarnya? Mengapa kondisi ini bisa terjadi?” katanya.
Umar mengaku kecewa karena persoalan tersebut belum pernah disampaikan secara terbuka kepada DPRD sebagai mitra kerja DLH.
“Sebagai Ketua Komisi III dan mitra DLH, saya cukup kecewa karena persoalan ini tidak pernah disampaikan secara transparan kepada kami. Padahal jika ada kendala, kita bisa bersama-sama mencari solusi agar penanganan sampah di Kota Jambi menjadi lebih baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Umar mengingatkan agar seluruh armada yang masih dapat diperbaiki dan dioperasikan segera diaktifkan kembali guna mengurangi penumpukan sampah di berbagai wilayah Kota Jambi.
Ia juga menilai kurangnya keterbukaan informasi berpotensi memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya persoalan dalam pengelolaan anggaran.
“Kalau informasi tidak terbuka, tentu akan muncul berbagai asumsi dan kecurigaan di masyarakat. Karena itu saya meminta semuanya dijelaskan secara transparan. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh armada dapat berfungsi maksimal untuk mengatasi persoalan sampah yang saat ini menjadi perhatian publik,” tegasnya.
RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Jambi dalam mencari solusi atas persoalan pengelolaan sampah yang belakangan menjadi sorotan masyarakat, sekaligus memastikan pelayanan kebersihan berjalan lebih efektif dan akuntabel.(*)
