Jambiku.com, JAMBI – Di tengah menguatnya perbincangan publik terkait kebijakan penataan sistem persampahan di Kota Jambi, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memilih merespons berbagai kritik dengan cara yang berbeda. Alih-alih menutup ruang diskusi, ia justru mengundang masyarakat untuk berdialog secara terbuka.
Pemerintah Kota Jambi akan menggelar forum diskusi publik yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi lingkungan, media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, hingga warga yang memiliki perhatian terhadap persoalan sampah di Kota Jambi.
Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Jambi pada Sabtu, 13 Juni 2026, pukul 08.00 WIB. Forum ini dibuka sebagai ruang bersama untuk membahas sejumlah kebijakan yang tengah menjadi perhatian masyarakat, terutama penutupan beberapa Tempat Pembuangan Sementara (TPS) serta implementasi Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).
Langkah ini menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kota Jambi membuka diri terhadap berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat. Kritik, masukan, maupun perbedaan pendapat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan publik.
Rencana pelaksanaan dialog tersebut disampaikan Maulana usai menghadiri peluncuran armada bentor OPBM dan penutupan TPS di kawasan Lorong Sekip, Kecamatan Danau Sipin, Jumat (12/6/2026) sore.
Menurutnya, diskusi yang akan digelar bukan forum seremonial, melainkan wadah untuk mendengar langsung berbagai masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program pengelolaan sampah.
“Saya ingin mendengarkan masukan dan perbaikan untuk pelaksanaan program ini. Karena dalam visi Kota Bahagia, huruf pertama yaitu B adalah Bersih. Jadi tidak ada yang perlu disiapkan secara istimewa,” ujar Maulana.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak dipersilakan hadir, baik yang mendukung maupun yang mengkritik kebijakan pemerintah. Baginya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses pembangunan.
“Ini hanya diskusi biasa. Kami mengundang pakar-pakar, LSM, akademisi, dan siapa saja yang peduli terhadap persoalan sampah. Baik yang pro maupun yang kontra, mari kita duduk bersama,” katanya.
Maulana juga mengakui bahwa setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak luput dari kekurangan. Karena itu, evaluasi dan koreksi dari masyarakat sangat diperlukan agar program yang dijalankan dapat semakin efektif.
“Tidak ada kebijakan yang langsung sempurna dan tidak ada kebijakan yang tidak bisa dievaluasi. Karena itu kami membuka diri. Kami melihat banyak kritik yang berkembang di media sosial terkait program ini. Mari kita duduk bersama. Jika memang ada yang belum tepat, akan kita luruskan. Tujuan kita satu, yaitu mewujudkan Kota Jambi yang bersih sebagai bagian dari visi Kota Bahagia,” tegasnya.
Melalui dialog publik tersebut, Pemkot Jambi berharap lahir kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain menjadi sarana evaluasi, forum ini juga diharapkan mampu memperkuat partisipasi publik dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (Eros)
