Borok BOT JBC Kembali Mencuat, Eks Anggota DPRD kota Jambi Soroti Dugaan Kelalaian Pemerintah

Jambiku.com, JAMBI – Polemik proyek Build Operate Transfer (BOT) Jambi Business Center (JBC) kembali menjadi perhatian publik. Persoalan yang tak kunjung tuntas ini memunculkan berbagai kejanggalan, mulai dari isu Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sengketa lahan, hingga dampak banjir yang dikeluhkan warga sekitar namun dinilai belum mendapat penanganan serius dari pemerintah.

Pada saat wawancara dengan awak media jambiku.com, Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Sony Zainul, SH, secara tegas bicara terkait kondisi tersebut. Ia menilai ada sejumlah hal krusial yang seharusnya segera dijelaskan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, khususnya menyangkut komitmen dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek BOT.

Bacaan Lainnya

Sorotan beliau juga mengarah pada pernyataan DPRD Provinsi Jambi melalui Panitia Khusus (Pansus) BOT. Sekretaris Pansus BOT, Akmaludin, yang sebelumnya meminta Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera menyelesaikan proses addendum perjanjian BOT dengan pihak ketiga.

rekomendasi pansus yang dihasilkan tahun lalu mencakup beberapa proyek strategis, salah satunya PT Jambi Business Center (JBC), poin penting dari rekomendasi tersebut adalah tidak pernah ada addendum terhadap perjanjian Bangun Guna Serah sebelumnya.

“Berdasarkan hasil pansus, kami meminta agar dilakukan addendum terhadap perjanjian BOT yang ada,” ujar Akmaludin.

Sony menjelaskan, persoalan yang terjadi pada proyek JBC diduga dipicu oleh wanprestasi dari pihak pemerintah, yang kemudian berujung pada munculnya gugatan atas lahan. Oleh karena itu, menurutnya, ini menjadi penting untuk memperbaiki dan menyesuaikan perjanjian yang bermasalah.

“Permasalahan JBC ini muncul karena adanya wanprestasi dari pemerintah, sehingga lahan digugat. Maka, addendum perlu segera dilakukan untuk memperbaiki perjanjian tersebut,” tegasnya.

Sony Zainul menilai, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan proyek BOT yang semestinya menjadi perhatian serius pemerintah. Ia mengingatkan, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas, maka berpotensi menimbulkan masalah serupa pada proyek-proyek besar lainnya di masa mendatang.

“Jika tidak ditangani secara serius, ini bisa menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek strategis lainnya. Pertanyaannya, sampai kapan kondisi seperti ini akan terus terjadi di Jambi,” pungkasnya. ( Eros )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *