Bahas APBD 2027, Kepala BPKAD Poppy Nurul Tekankan Pentingnya Pengamanan Aset Pemkot Jambi

Jambiku.com, JAMBI – Pembahasan Rancangan APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan sekaligus memastikan pengelolaan aset milik pemerintah daerah berjalan optimal.

 

Bacaan Lainnya

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rapat dengar pendapat (RDP) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jambi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (17/11/2026).

 

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat A DPRD Kota Jambi itu dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., bersama unsur pimpinan dan anggota Banggar. Agenda pembahasan mencakup Nota Pengantar dan Nota Keuangan Ranperda APBD 2027 serta Ranperwal tentang Penjabaran APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2027.

 

Salah satu perangkat daerah yang mengikuti pembahasan tersebut adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi. Kepala BPKAD, Poppy Nurul Isnaini, S.STP., M.M., M.Si., hadir didampingi Sekretaris BPKAD, Achmad Faisal, S.STP., M.H., serta sejumlah pejabat terkait.

 

Dalam kesempatan tersebut, Poppy menyoroti pentingnya pembahasan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan dan perlindungan aset milik Pemerintah Kota Jambi.

 

Menurutnya, pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kekayaan daerah agar tetap tercatat, terpelihara, dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

 

Karena itu, penyusunan kebijakan anggaran perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan setiap perangkat daerah, termasuk aspek pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah.

 

Keterlibatan BPKAD dalam pembahasan bersama Banggar DPRD juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan arah pembangunan Kota Jambi pada 2027.

 

Pembahasan lintas perangkat daerah ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan anggaran yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, APBD 2027 tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga memperkuat pengelolaan kekayaan daerah secara tertib dan bertanggung jawab.(Eros)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *