Jambiku.com, JAMBI — Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., membuka ruang dialog bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Jambi dalam sebuah audiensi yang membahas berbagai aspirasi dan persoalan masyarakat di tingkat kelurahan.
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi perwakilan LPM untuk menyampaikan secara langsung sejumlah masukan terkait kebutuhan pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di lingkungan masing-masing.
Kemas Faried mengatakan, DPRD Kota Jambi memberikan apresiasi terhadap langkah LPM yang memilih menyampaikan aspirasi melalui komunikasi langsung. Menurutnya, masukan dari lembaga yang bersentuhan dengan masyarakat menjadi informasi penting bagi DPRD dalam memahami kondisi di lapangan.
“Kami menyambut baik audiensi dari LPM se-Kota Jambi. Ini menjadi ruang yang sangat penting bagi kita untuk mendengar secara langsung berbagai aspirasi, masukan maupun persoalan yang dirasakan masyarakat di tingkat kelurahan,” ujar Kemas.
Ia menjelaskan, keberadaan LPM memiliki posisi penting dalam mendukung proses pembangunan karena berada di tengah-tengah masyarakat. Kondisi tersebut membuat LPM relatif memahami kebutuhan maupun persoalan yang muncul di setiap wilayah.
Mulai dari persoalan infrastruktur lingkungan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan hingga berbagai kebutuhan lainnya, kata Kemas, dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi.
“LPM memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa yang disampaikan hari ini tentu menjadi bahan bagi kami di DPRD untuk melihat berbagai persoalan pembangunan secara lebih dekat, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” katanya.
Kemas menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut akan menjadi perhatian DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan lembaga.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tidak seluruh persoalan dapat diselesaikan DPRD secara langsung. Sejumlah persoalan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis.
“Prinsipnya, setiap aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan serta fungsi DPRD. Kalau memang membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi, tentu akan kita komunikasikan bersama agar persoalan yang ada dapat dicarikan solusi,” tegasnya.
Menurutnya, pola komunikasi antara masyarakat, LPM, pemerintah dan DPRD perlu terus diperkuat. Dengan komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan di lingkungan masyarakat diharapkan dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat sesuai kewenangan.
“Kami juga berharap LPM terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, DPRD, kecamatan, kelurahan serta masyarakat. Jangan sampai ada persoalan di lingkungan yang tidak tersampaikan. DPRD terbuka untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat,” ungkap Kemas.
Ia menambahkan, audiensi bukan sekadar forum untuk menyampaikan keluhan atau usulan. Lebih dari itu, pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan komunikasi lanjutan dan langkah konkret sesuai dengan permasalahan yang disampaikan.
“Yang paling penting adalah bagaimana komunikasi ini tidak berhenti pada audiensi saja, tetapi ada tindak lanjut dan solusi yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Kita ingin pembangunan Kota Jambi berjalan dengan partisipasi semua pihak, termasuk LPM sebagai bagian dari masyarakat di tingkat kelurahan,” pungkasnya.
Audiensi LPM se-Kota Jambi bersama pimpinan DPRD tersebut menjadi salah satu ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung.
Melalui komunikasi antara LPM, DPRD dan pemerintah daerah, berbagai persoalan yang muncul di tingkat kelurahan diharapkan dapat terpetakan dengan lebih baik sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan Kota Jambi ke depan.(*)
