Jambiku.com, JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi terus berupaya mencari solusi atas polemik kebijakan Zona Merah yang belakangan menjadi perhatian luas masyarakat. Melalui langkah koordinasi dengan pemerintah pusat, DPRD berharap penyelesaian persoalan tersebut dapat segera menemukan titik terang.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., menegaskan bahwa setiap persoalan pada dasarnya memiliki jalan keluar apabila seluruh pihak mengedepankan komunikasi yang baik dan semangat kolaborasi.
“Setiap persoalan selalu memiliki jalan keluar apabila semua pihak mengedepankan komunikasi dan kolaborasi,” ujar Kemas Faried dalam keterangannya.
Berangkat dari semangat tersebut, DPRD Kota Jambi mengambil langkah proaktif dengan membangun koordinasi bersama Wakil Ketua II DPR RI, , guna mendorong percepatan penyelesaian polemik kebijakan Zona Merah yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud nyata komitmen DPRD Kota Jambi dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Selain itu, DPRD juga berupaya menjembatani aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap setiap kebijakan yang nantinya diambil tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan rasa keadilan, menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat, serta menciptakan ketertiban dan kenyamanan di Kota Jambi,” ungkapnya.
Kemas Faried menilai penyelesaian persoalan tidak dapat dicapai hanya melalui perdebatan, melainkan membutuhkan dialog yang terbuka, komunikasi yang intensif, serta komitmen bersama untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
Ia memastikan DPRD Kota Jambi akan terus mengawal seluruh proses penyelesaian polemik tersebut hingga menghasilkan keputusan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Insyaallah, DPRD Kota Jambi akan terus mengawal setiap proses ini hingga tercapai penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Kota Jambi. Karena tugas kami bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi memastikan aspirasi tersebut diperjuangkan melalui langkah-langkah nyata,” tegasnya.
Melalui koordinasi lintas lembaga ini, DPRD Kota Jambi berharap polemik kebijakan Zona Merah dapat diselesaikan secara komprehensif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, kepastian hukum, serta terciptanya iklim usaha dan kehidupan sosial yang kondusif di Kota Jambi.(*)
