jambiku.com – riuh di Suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi saat Hambali, salah satu anggota dewan, menyampaikan interupsi menohok langsung ke Gubernur Jambi, Al Haris. Dalam penyampaiannya, dua isu krusial yang disoroti Hambali, kondisi memprihatinkan fasilitas kesehatan di RSUD rujukan dan mandegnya komunikasi antara kepala daerah dengan legislatif.
awal interupsinya Hambali keluhkan Sulitnya Komunikasikan RSUD Raden Mattaher, Anggota DPRD Jambi ”Kritik Gubernur Al Haris memaparkan temuan lapangan saat mengunjungi rumah sakit rujukan di Jambi beberapa waktu lalu. Ia mengutip keluhan para tenaga medis yang merasa tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
- “Dokter-dokter di sana bilang ke saya, kami ini ibarat mau perang, tapi tidak diberi senjata. Artinya, bukan dokter kita yang bodoh, tapi alat-alat di rumah sakit sangat kurang. Bahkan ada alat yang harus mereka beli sendiri,” tegasnya
Hambali di hadapan pimpinan rapat dan Gubernur.Ia mengingatkan pemerintah bahwa infrastruktur jalan yang bagus tidak akan berarti jika masyarakatnya tidak sehat. Sebagai rumah sakit rujukan dari berbagai kabupaten, RSUD Raden Mattaher seharusnya menjadi prioritas utama dalam penganggaran alat kesehatan.
Selain masalah kesehatan, Hambali juga meluapkan kekecewaannya terkait sulitnya menghubungi Gubernur Al Haris. Meski mengaku memiliki hubungan kedekatan personal yang baik—bahkan berkelakar bahwa “asam lambungnya bisa naik-turun” saat duduk bersama Gubernur—ia merasa dipersulit oleh birokrasi ajudan.
- “Saya telepon ajudan susah sekali. Padahal dalam aturan tak tertulis, jika ada yang menelepon tiga kali berturut-turut, wajib ditelepon balik. Jangan sampai ada bahasa miring di luar. Kami ini berjuang, tapi saat mau koordinasi saja dipersulit,” tambahnya.
Hambali juga sempat menyinggung persoalan anggaran Rp57 Miliar agar diproses sesuai aturan yang benar tanpa perlu banyak polemik (tik-tik), demi menjaga transparansi.
Menanggapi kritik pedas tersebut, Gubernur Jambi Al Haris memberikan jawaban normatif dan berjanji akan melakukan evaluasi internal, terutama di jajaran staf protokolernya.
- “Nanti kita cek ke ajudan. Kita memang ada dua ajudan yang bergantian tugas, mungkin ada yang tidak nyambung komunikasinya,” ujar Al Haris.
Gubernur juga menekankan bahwa dirinya tetap terbuka terhadap masukan dari dewan. Namun, jawaban tersebut sempat kembali disanggah oleh Hambali yang meminta agar prosedur birokrasi tidak dibuat berbelit-belit sehingga menghambat koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
(Eros)
