Jambiku.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras terhadap praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo secara khusus menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa penindakan tegas. Ia bahkan memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut keberadaan tambang ilegal, termasuk ribuan tambang timah yang sebelumnya ditertibkan di Bangka Belitung.
“Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Seribu tambang ilegal. Saya minta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut masalah seribu tambang itu,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa diketahui atau tanpa adanya tindakan dari aparat maupun pejabat terkait.
Ia menegaskan bahwa jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada aparat negara harus digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat dan menegakkan aturan.
“Pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa terdepan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk menertibkan bawahannya sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan, tindakan tegas tetap harus dilakukan meskipun yang bersangkutan merupakan orang yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan maupun kenaikan pangkat.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” katanya.
Prabowo mengakui bahwa mengambil tindakan terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya bukanlah perkara mudah. Namun, menurut dia, kepentingan negara dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kedekatan emosional.
“Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayangi, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh ditentukan oleh perasaan pribadi. Sebagai presiden yang telah mengucapkan sumpah jabatan, Prabowo menegaskan seluruh kebijakan harus berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia.
“Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Di bagian akhir pernyataannya, Prabowo kembali memberikan instruksi kepada Panglima TNI dan Kapolri agar persoalan tambang ilegal diusut secara menyeluruh. Ia menilai sulit dipercaya jika ribuan aktivitas pertambangan ilegal dapat beroperasi tanpa adanya keterlibatan atau setidaknya pengetahuan dari oknum pejabat terkait.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat Polri. Dan Menteri Keuangan usut biaya cukai juga,” pungkas Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat berencana memperketat pengawasan terhadap sektor pertambangan, sekaligus memburu pihak-pihak yang diduga membekingi atau membiarkan aktivitas pertambangan ilegal tetap berlangsung.
Langkah tersebut juga menegaskan pesan Presiden bahwa penertiban sektor pertambangan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga berpotensi mengarah kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan namun diduga lalai atau terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.(Eros)
Jambiku.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras terhadap praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Paripurna DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo secara khusus menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal yang dinilai tidak boleh dibiarkan berlangsung tanpa penindakan tegas. Ia bahkan memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut keberadaan tambang ilegal, termasuk ribuan tambang timah yang sebelumnya ditertibkan di Bangka Belitung.
“Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup seribu tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Seribu tambang ilegal. Saya minta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut masalah seribu tambang itu,” tegas Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa diketahui atau tanpa adanya tindakan dari aparat maupun pejabat terkait.
Ia menegaskan bahwa jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada aparat negara harus digunakan untuk melindungi kepentingan rakyat dan menegakkan aturan.
“Pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa terdepan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.
Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk menertibkan bawahannya sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran. Bahkan, tindakan tegas tetap harus dilakukan meskipun yang bersangkutan merupakan orang yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan maupun kenaikan pangkat.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” katanya.
Prabowo mengakui bahwa mengambil tindakan terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya bukanlah perkara mudah. Namun, menurut dia, kepentingan negara dan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kedekatan emosional.
“Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayangi, yang baru saja kita berikan bintang, naikkan pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh ditentukan oleh perasaan pribadi. Sebagai presiden yang telah mengucapkan sumpah jabatan, Prabowo menegaskan seluruh kebijakan harus berorientasi pada kepentingan rakyat Indonesia.
“Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” lanjutnya.
Di bagian akhir pernyataannya, Prabowo kembali memberikan instruksi kepada Panglima TNI dan Kapolri agar persoalan tambang ilegal diusut secara menyeluruh. Ia menilai sulit dipercaya jika ribuan aktivitas pertambangan ilegal dapat beroperasi tanpa adanya keterlibatan atau setidaknya pengetahuan dari oknum pejabat terkait.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat Polri. Dan Menteri Keuangan usut biaya cukai juga,” pungkas Prabowo.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat berencana memperketat pengawasan terhadap sektor pertambangan, sekaligus memburu pihak-pihak yang diduga membekingi atau membiarkan aktivitas pertambangan ilegal tetap berlangsung.
Langkah tersebut juga menegaskan pesan Presiden bahwa penertiban sektor pertambangan tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga berpotensi mengarah kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan namun diduga lalai atau terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.(Eros)
