Jambiku.com, JAMBI — Kemacetan di jalur Panerokan–Bajubang kembali menjadi sorotan. Persoalan lalu lintas yang disebut semakin mengganggu aktivitas dan menjadi masyarakat, mendorong Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi turun ke jalan, Kamis (10/9/2026).
Kawasan yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah tingginya aktivitas kendaraan angkutan batu bara yang melintas di jalur tersebut dan rawan akan kecelakaan.
Bagi masyarakat, kemacetan bukan sekadar persoalan antrean kendaraan. Ketika arus lalu lintas tersendat dalam waktu lama, dampaknya dapat merembet ke berbagai sisi kehidupan—mulai dari terganggunya perjalanan warga, aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga mobilitas masyarakat menuju tempat kerja.
Atas kondisi tersebut, AWaSI Jambi menggelar aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kontrol sosial. Massa mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk menyampaikan tuntutan agar persoalan kemacetan segera mendapatkan penanganan konkret.
Squad AWaSI Jambi diterima Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Faisal. Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kondisi lalu lintas, khususnya di kawasan Panerokan dan Bajubang.
AWaSI Jambi meminta pemerintah dan instansi terkait tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Pengaturan dan pengawasan terhadap kendaraan angkutan batu bara dinilai perlu diperkuat agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Usai menyampaikan aspirasi di Dinas Perhubungan, rombongan kemudian bergerak menuju Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi.
Di sana, AWaSI diterima Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, AKBP Heri Supriawan, S.I.K., bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, AWaSI kembali menyampaikan aspirasi masyarakat terkait persoalan kemacetan yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.
Ketua AWaSI Provinsi Jambi, Erfan Indriyawan, S.P., menegaskan bahwa pihaknya tidak berada pada posisi menolak aktivitas perekonomian maupun potensi batu bara yang dimiliki Provinsi Jambi.
Menurutnya, aktivitas ekonomi tetap penting bagi daerah. Namun, seluruh kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan dan kenyamanan masyarakat.
«“AWaSI Jambi mendukung pembangunan dan potensi batu bara yang ada di Provinsi Jambi. Namun, dampak buruk yang ditimbulkan harus dapat diatasi dengan baik. Salah satunya persoalan kemacetan yang sangat mengganggu masyarakat,” ujar Erfan.»
Ia menegaskan, yang menjadi perhatian AWaSI bukan keberadaan aktivitas ekonominya, melainkan dampak yang muncul ketika aktivitas tersebut tidak diimbangi dengan pengaturan lalu lintas yang efektif.
«“Yang kami dorong adalah bagaimana pemerintah dan aparat terkait dapat mencari solusi bersama. Jangan sampai aktivitas angkutan batu bara justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Batanghari dan Muaro Jambi,” katanya.»
Erfan menilai persoalan tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, Dinas Perhubungan, kepolisian, serta pihak-pihak terkait lainnya perlu duduk bersama untuk merumuskan langkah yang benar-benar mampu mengurai persoalan di lapangan.
Sebab, jika kemacetan terus terjadi tanpa solusi yang jelas, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
AWaSI Jambi berharap penyampaian aspirasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan dan dialog semata. Mereka meminta adanya tindak lanjut nyata untuk memperbaiki pengaturan serta pengawasan lalu lintas, terutama di kawasan Panerokan, Bajubang dan sejumlah titik lain yang terdampak.
Bagi AWaSI, pembangunan dan aktivitas ekonomi seharusnya berjalan beriringan dengan kepentingan masyarakat.
Batu bara boleh menggerakkan roda ekonomi daerah, tetapi jangan sampai arus kendaraan dan kemacetan justru menghentikan roda kehidupan masyarakat.(Eros)
